Category Archives: Berita

KPK BERLOMBA DENGAN HARI

Komisi Pemberantasan Korupsi sedang merampungkan berkas dakwaan terhadap Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Ada kemungkinan KPK melimpahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2017.

Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan bahwa sidang praperadilan harus dihentikan dan gugatan gugur jika dakwaan sudah dibacakan di pengadilan. Menurut dia, hanya sepekan waktu yang dibutuhkan dari pelimpahan berkas dakwaan hingga digelarnya sidang perdana.

Kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi, menyatakan keputusan KPK mempercepat proses dakwaan merupakan cermin ketidaksiapan membuktikan kesalahan kliennya.

Dia juga mempersoalkan sikap KPK yang seolah mengulur sidang praperadilan dengan tak hadir dalam sidang perdana, pekan lalu. “Kalau mau langsung ke pengadilan, silakan saja. Mereka memang berhak. Mari kita buktikan di pengadilan,” kata Fredrich.

KPK BERPACU DENGAN HARI

Komisi Pemberantasan Korupsi sedang merampungkan berkas dakwaan terhadap Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Ada kemungkinan KPK melimpahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2017.

Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan bahwa sidang praperadilan harus dihentikan dan gugatan gugur jika dakwaan sudah dibacakan di pengadilan. Menurut dia, hanya sepekan waktu yang dibutuhkan dari pelimpahan berkas dakwaan hingga digelarnya sidang perdana.

Kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi, menyatakan keputusan KPK mempercepat proses dakwaan merupakan cermin ketidaksiapan membuktikan kesalahan kliennya.

Dia juga mempersoalkan sikap KPK yang seolah mengulur sidang praperadilan dengan tak hadir dalam sidang perdana, pekan lalu. “Kalau mau langsung ke pengadilan, silakan saja. Mereka memang berhak. Mari kita buktikan di pengadilan,” kata Fredrich.

KPK BERLOMBA DENGAN WAKTU

Komisi Pemberantasan Korupsi sedang merampungkan berkas dakwaan terhadap Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Ada kemungkinan KPK melimpahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2017.

Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan bahwa sidang praperadilan harus dihentikan dan gugatan gugur jika dakwaan sudah dibacakan di pengadilan. Menurut dia, hanya sepekan waktu yang dibutuhkan dari pelimpahan berkas dakwaan hingga digelarnya sidang perdana.

Kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi, menyatakan keputusan KPK mempercepat proses dakwaan merupakan cermin ketidaksiapan membuktikan kesalahan kliennya.

Dia juga mempersoalkan sikap KPK yang seolah mengulur sidang praperadilan dengan tak hadir dalam sidang perdana, pekan lalu. “Kalau mau langsung ke pengadilan, silakan saja. Mereka memang berhak. Mari kita buktikan di pengadilan,” kata Fredrich.

Kerjasama BNI dengan PT. Tempo Inti Media Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggandeng PT Tempo Inti Media Tbk untuk memberikan layanan spesial kepada para nasabahnya. Kedua perusahaan tersebut meluncurkan program langganan majalah dan koran digital dengan diskon menarik.

  • Penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan paket langganan majalah dan koran itu dilakukan oleh Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Toriq Hadad, Jumat 8 Desember di kantor pusat BNI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
    .
    Dengan program ini, pemilik Kartu Kredit BNI hanya perlu membayar Rp 749.000 untuk berlangganan setahun, padahal harga normalnya adalah Rp 999.000 per tahun. Dengan program ini, pemilik Kartu Kredit BNI dapat memperoleh akses untuk memperoleh Majalah Tempo digital, Koran Tempo digital, edisi Tempo English digital, hingga arsip Tempo yang telah disimpan antara periode 1971 hingga 2017

KEMDAGRI : DANA UNTUK PARPOL DKI TERLALU TINGGI

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, meminta pemerintah DKI Jakarta menurunkan nilai bantuan keuangan untuk partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. “Itu menjadi sorotan kami,” kata dia, kemarin.

Anggaran bantuan keuangan untuk partai politik dalam APBD 2018 nilainya Rp 17,7 miliar. Angka itu naik dari alokasi dalam Rancangan APBD yang hanya Rp 1,8 miliar.
Sumarsono menilai peningkatan hampir sepuluh kali lipat itu terlalu tinggi. Di tingkat pemerintah pusat, Surat Kementerian Keuangan Nomor 277 pada akhir Maret lalu mengusulkan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah pada APBN 2018. “Kenaikan di Jakarta menjadi Rp 4.000 itu berlebihan,” ujar Sumarsono.

Gubernur Anies belum bersedia menjelaskan pertimbangan untuk menaikkan bantuan keuangan partai itu. Ia juga menolak menanggapi pernyataan Sumarsono yang menyebut kenaikan tersebut terlalu tinggi. Dua kali ditanya, Anies tetap menjawab, “Saya tidak komentar dulu soal itu.” Adapun Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mempersilakan Kementerian mengevaluasi kenaikan tersebut. “Saya serahkan ke Mendagri, silakan saja diputuskan,” kata Sandiaga.