Category Archives: Berita

Kerjasama BNI dengan PT. Tempo Inti Media Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggandeng PT Tempo Inti Media Tbk untuk memberikan layanan spesial kepada para nasabahnya. Kedua perusahaan tersebut meluncurkan program langganan majalah dan koran digital dengan diskon menarik.

  • Penandatanganan perjanjian kerjasama penyediaan paket langganan majalah dan koran itu dilakukan oleh Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk Toriq Hadad, Jumat 8 Desember di kantor pusat BNI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
    .
    Dengan program ini, pemilik Kartu Kredit BNI hanya perlu membayar Rp 749.000 untuk berlangganan setahun, padahal harga normalnya adalah Rp 999.000 per tahun. Dengan program ini, pemilik Kartu Kredit BNI dapat memperoleh akses untuk memperoleh Majalah Tempo digital, Koran Tempo digital, edisi Tempo English digital, hingga arsip Tempo yang telah disimpan antara periode 1971 hingga 2017

KEMDAGRI : DANA UNTUK PARPOL DKI TERLALU TINGGI

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, meminta pemerintah DKI Jakarta menurunkan nilai bantuan keuangan untuk partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. “Itu menjadi sorotan kami,” kata dia, kemarin.

Anggaran bantuan keuangan untuk partai politik dalam APBD 2018 nilainya Rp 17,7 miliar. Angka itu naik dari alokasi dalam Rancangan APBD yang hanya Rp 1,8 miliar.
Sumarsono menilai peningkatan hampir sepuluh kali lipat itu terlalu tinggi. Di tingkat pemerintah pusat, Surat Kementerian Keuangan Nomor 277 pada akhir Maret lalu mengusulkan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah pada APBN 2018. “Kenaikan di Jakarta menjadi Rp 4.000 itu berlebihan,” ujar Sumarsono.

Gubernur Anies belum bersedia menjelaskan pertimbangan untuk menaikkan bantuan keuangan partai itu. Ia juga menolak menanggapi pernyataan Sumarsono yang menyebut kenaikan tersebut terlalu tinggi. Dua kali ditanya, Anies tetap menjawab, “Saya tidak komentar dulu soal itu.” Adapun Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mempersilakan Kementerian mengevaluasi kenaikan tersebut. “Saya serahkan ke Mendagri, silakan saja diputuskan,” kata Sandiaga.

KENALI GEJALA DIFTER

Difteri merupakan penyakit yang sangat menular. Penyakit ini disebabkan kuman Corynebacterium diptheriae.

Berikut ini beberapa gejala difteri yang perlu diwaspadai.
1. Demam yang tidak begitu tinggi, sekitar 38 derajat Celsius.
2. Muncul pseudomembran atau selaput di tenggorokan berwarna putih keabu-abuan yang mudah berdarah jika dilepaskan.
3. Sakit waktu menelan.
4. Kadang-kadang disertai pembesaran kelenjar getah bening leher dan pembengkakan jaringan lunak leher yang disebut bullneck.
5. Ada kalanya disertai dengan sesak napas dan suara mengorok.

(CUKAI) ROKOK UNTUK SEHAT

Pemerintah akan menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari dana bagi hasil cukai rokok. Sampai Agustus lalu, total defisit biaya jaminan penyelenggaraan kesehatan mencapai Rp 8,52 triliun.

Defisit dana penyelenggaraan kesehatan disebabkan sebagian peserta tak mampu membayar iuran rutin. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, seperti dikutip dari Koran Tempo hari ini, keputusan untuk memanfaatkan cukai rokok merupakan alasan logis karena rokok atau tembakau adalah salah satu sumber penyakit katastropik. “Jadi ini solusi yang dianggap logis sesuai dengan penerimaan negara dari hasil tembakau,” ujarnya.

Para perokok, berbahagialah kalian telah menjadi pahlawan BPJS 😀

Siasat Aneh Setya Novanto

KPK tidak boleh ragu memanggil lagi Ketua DPR Setya Novanto. Komisi harus menjemput paksa jika ia tetap mangkir pada pemanggilan ketiga. Izin dari presiden tidak diperlukan karena pemeriksaan Setya berkaitan dengan kasus korupsi.

Setya Novanto tak memenuhi panggilan KPK pada Senin lalu. Ia sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo (Direktur Utama PT Quadra Solution) dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Lewat surat, pejabat Sekretariat Jenderal DPR menjelaskan alasan ketidakhadiran Setya, yakni panggilan KPK tidak disertai izin tertulis dari Presiden Joko Widodo.

Alasan itu amat mengada-ada. Dasar hukum yang menjadi rujukan, yakni putusan Mahkamah Konstitusi pada 2014, tidak relevan karena kasus korupsi termasuk tindak pidana khusus.
Alasan dari pengacara Setya Novanto bahwa ayat yang memuat perkecualian itu otomatis mengikuti ayat yang direvisi MK sungguh tidak masuk akal. Mahkamah jelas tidak mengoreksi sama sekali ketentuan perkecualian itu. Komisi antikorupsi bisa mengabaikan alasan pihak Setya dan tak perlu ragu untuk memanggilnya lagi.